Menyoal Defisit Dagang Terburuk Sepanjang Sejarah

Sumber: Internet

 

Memasuki 2019, bermacam perkiraan ekonomi bermunculan. Yang cukup menghentak publik adalah ketika ekonom Faisal Basri mengkritik ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan defisit neraca perdagangan. Dia bahkan menyebut, neraca dagang Indonesia 2018 mengalami nasib terburuk sepanjang sejarah.

Faisal menyebut, defisit perdagangan menunjukkan bahwa pemerintah masih gemar melakukan impor ketimbang ekspor. Defisit, menurut dia, juga menunjukkan Indonesia tidak mampu bersaing di pasar internasional dan “terbata-bata” di pasar domestik.

“Sejak merdeka, defisit perdagangan hanya tujuh kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” ujar Faisal, dalam cuitan di Twitter miliknya, Rabu (9/1/2019). Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak awal tahun hingga November, Indonesia defisit sebesar US$ 7,52 miliar.

Cuitan mantan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini ditanggapi sengit oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. Ia menampik pernyataan Faisal. Dia mengatakan, rilis neraca perdagangan secara keseluruhan oleh BPS di 2018 belum terbit sehingga tidak bisa disimpulkan sepihak.

“Memang sudah keluar? Coba dilihat tahun 2015, 2014. [Tahun] 2014 kamu tahu berapa? Jangan digede-gedein,” kata Menko Darmin.

Apakah benar defisit neraca perdagangan sebesar US$ 7,52 miliar adalah yang terburuk? Berdasarkan data BPS, sejak 2000 Indonesia beberapa kali mengalami defisit perdagangan. Pada 2012, tercatat defisit perdagangan US$ 1,67 miliar, 2013 sebesar US$ 4,08 miliar, 2014 sejumlah US$ 1,89 miliar. Sementara dalam tiga tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus. Pada 2015 surplus US$ 7,52 miliar, 2016 surplus US$ 8,78 miliar, dan 2017 surplus US$ 11,84 miliar.

Menurut Faisal, kondisi ini jelas lampu merah. Defisit perdagangan harus segera dibenahi. Caranya, dengan memperkuat sektor manufaktur. Saat ini, lanjut Faisal, sektor manufaktur terus-menerus mengalami pelemahan.

“Kalau sektoral manufaktur melemah terus-menerus, share-nya turun terus-menerus dan tahun ini di bawah 20 persen. Industri manufaktur ujung tombak meningkatkan daya saing,” ujarnya.

Yang menarik adalah, walaupun berusaha ditutupi oleh Darmin, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo menyebut bahwa neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2018 masih akan mengalami defisit, meski lebih kecil dibandingkan November lalu yang sebesar US$ 2,05 miliar. “Neraca perdagangan kita tunggu saja, Kalau masih defisit, defisit, tetapi yang penting trennya yang menurun ya,” kata Dody saat ditemui di Kompleks Masjid BI, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Dody mengatakan, sepanjang 2018, tekanan dari sisi impor masih cukup tinggi  sehingga tidak menutup kemungkinan neraca perdagangan 2019 akan kembali mengalami defisit. “(Kita lihat) penyebabnya apakah kenaikan yang tajam dari ekspor atau kenaikan yang tajam dari impor. Tentunya tren kita lihat. Dan kita melihat juga impor barang modal yang terkait investasi mendorong impor tinggi, tetapi trennya ke arah penurunan,” katanya.

Indikator Positif

Di tengah kekhawatiran defisit perdagangan yang berujung pada potensi anjloknya nilai tukar, ternyata ada beberapa indikator ekonomi Indonesia yang menunjukkan harapan. Tak hanya hasil survei bagus terkait kinerja manufaktur dari IHS Markit, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman, dalam siaran pers, Selasa (8/1/2019).

Agusman menjelaskan, peningkatan cadangan devisa pada Desember 2018 terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penerbitan global bonds, dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Ke depan, lanjut dia, BI memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Hasil positif dari cadangan devisa tercermin dari kesibukan pemerintah melayani permintaan tinggi akan Surat Berharga Negara (SBN). Walaupun hal ini juga menandakan atas kian mahalnya ongkos bunga utang obligasi, kondisi itu juga menunjukkan bahwa surat utang Indonesia masih dipercaya oleh investor global.

Seperti diumumkan, porsi investor asing pada instrumen obligasi pemerintah menembus rekor lagi, kali ini mencapai Rp 902,44 triliun sekaligus menempati nilai tertinggi sepanjang masa justru ketika pasar obligasi masih terkoreksi. Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan saat ini investor asing menggenggam 37,81% dari total beredar Rp 2.386 triliun, berdasarkan data terakhir yang dimunculkan per 8 Januari.

Naiknya nilai SBN yang dimiliki investor asing tersebut seiring dengan naiknya jumlah SBN yang diterbitkan pemerintah, yaitu sebesar 0,3% dari Rp 2.379 triliun pada 30 November dan 0,77% dari Rp 2.368 triliun pada 31 Desember 2018. Meskipun bertambah, pertumbuhan nilai penerbitan Rp 388,96 triliun tersebut lebih kecil 6,16% dibandingkan dengan target penerbitan bersih 2018 senilai Rp 414,5 triliun, meskipun masih lebih tinggi 8,53% dari realisasi penerbitan 2018 Rp 358,4 triliun.

Bagi penyelenggara negara, kondisi ini jelas menggembirakan. Padahal sebelumnya, para investor global telah diberi rambu-rambu langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ketika itu ia memberikan ramalan yang cukup mengejutkan bahwa pada 2019 ekonomi masih dalam tekanan dan ketidakpastian.

“Banyak warning terhadap perekonomian 2019 yang harus diwaspadai. Misalnya warning di capital market bahwa ada potensi resesi dunia. Yield curve treasury yang memberi indikasi, memberi tanda-tanda bearish. Trade policy AS menimbulkan ketegangan di dunia. Kita memasuki 2019 dengan sense ketidakpastian,” kata Sri Mulyani dalam pemaparannya di acara Property Outlook, Senin (17/12/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, The Fed atau Bank Sentral AS juga mengalami tekanan yang tidak mudah. Suku bunga The Fed pun arahnya cenderung naik. Selain itu, jumlah uang yang beredar, terutama hard currency, semakin ketat.

Kondisi ini tentu berpengaruh pada perekonomian negara emerging market, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang terpengaruh tren ini adalah properti. Padahal, properti menjadi sektor yang cukup menentukan dalam pertumbuhan ekonomi.

Bagi kalangan yang skeptis, peringatan pendahuluan dari Sri Mulyani sebelum penerbitan SBN itu mengirimkan sinyal tersendiri. Apalagi bila bukan untuk mencari pembenaran agar suku bunga relatif tinggi pada SBN Indonesia, bisa dianggap wajar oleh berbagai kalangan.

Citizen Daily

Gustav Perdana 140 Articles
Analis bisnis di beberapa perusahaan media dan non-media yang berpengalaman menulis politik, bisnis, dll. Alumnus Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen − five =