Ilusi Pengentasan Pengangguran

BURUH TERANCAM PHK. Sejumlah buruh pabrik tekstil tengah mengerjakan pakaian di PT. Sandang Asia Maju Abadi, Semarang, Rabu (8 Juli 2015). Krisis ekonomi dunia yang belum juga berakhir, jelang Lebaran buruh di Jawa Tengah terancam PHK. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah mencatat, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2015 sudah mencapai 1.091. KORAN SINDO/Budi Arista Romadhoni

 

Presiden Joko Widodo memamerkan penurunan angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, prestasi tersebut wajib untuk disyukuri. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui, diperlukan kerja lebih keras agar angka pengangguran dapat ditekan lebih rendah. “Angka menurun, tetapi jumlahnya masih di atas 5% lebih sedikit,” katanya seperti dikutip Antara.

Di sisi lain, publik Indonesia juga mencatat bahwa pemerintah telah mengumumkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2018. Tercatat angka pertumbuhan sebesar 5,17%, tidak sebesar kuartal sebelumnya yang mencapai 5,27%. Bagaimana mungkin penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja?

Apa yang dikatakan Jokowi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan jumlah pengangguran berkurang hingga 40.000 orang dalam setahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2018 sebesar 5,34% atau setara 7 juta orang. Angka ini lebih rendah dari Agustus 2017 yang mencapai 7,04 juta orang.

Jumlah tersebut disumbang oleh tingkat pengangguran terbuka di desa yang menyentuh 4,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Naiknya tingkat pengangguran terbuka di desa menurut BPS karena adanya pengurangan jumlah pekerja di sektor pertanian. Ada penurunan untuk jumlah petani palawija dan karet sebesar 1,3 juta orang. Sektor pertanian lain juga turut menyumbang pengangguran terbuka sebanyak 220 ribu orang.

Rilis data BPS juga menginformasikan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kota menurun dalam satu tahun terakhir. Tahun lalu TPT di kota sebesar 6,79%, tahun ini 6,45%. Meski demikian, TPT desa meningkat menjadi 4,04% tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa peningkatan pengangguran di desa salah satunya disebabkan oleh menyusutnya lahan baku pertanian. Berdasarkan pemotretan terakhir, luas lahan baku sawah Indonesia turun menjadi 7,1 juta hektare saat ini, dari 7,75 juta hektare pada 2013.

Tanda Angka Pengangguran

Rilis penurunan angka pengangguran jelas menggembirakan. Namun, ketika sebagian publik yang kritis mempertanyakan dasar logikanya, pemerintah harus siap dengan jawaban yang jujur dan mencerahkan. Bukan apa-apa, masyarakat Indonesia menyadari bahwa mendekati tahun politik, segalanya akan berusaha dipermak menjadi sesuatu yang menggembirakan sehingga berpotensi membuat masyarakat lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi guncangan ekonomi.

Masalahnya, tanda-tanda yang menunjukkan tidak adanya perbaikan yang signifikan dari usaha pengentasan pengangguran begitu kentara. Seperti misalnya diungkap oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Asuransi negara itu mencatat sedikitnya 12 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menunggak pembayaran iuran kepesertaan. Angka itu sekitar 6% dari total peserta JKN-KIS yang mencapai 196 juta orang.

Ini adalah data pada kuartal II. Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II lebih baik daripada kuartal terkini.

Mencoba memperhalus, ketika itu pihak BPJS Kesehatan pun coba memberikan jawaban diplomatis terhadap media. “Tingkat kepatuhan (iuran) sebenarnya bagus, tetapi belum optimal,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Rabu (18/4/2018).

Andayani mengungkapkan, tunggakan iuran biasanya disebabkan peserta yang lupa untuk membayar. Kemudian, ada juga peserta yang masuk ke dalam kategori tidak mampu. Ia mengakui, neraca keuangan BPJS Kesehatan masih defisit. Tahun lalu, BPJS Kesehatan sempat diperkirakan tekor Rp 9 triliun.

Akibat dari tunggakan peserta, BPJS Kesehatan masih harus menunggu suntikan dana dari pemerintah untuk menutup tunggakan utang obat sebesar Rp 3,5 triliun. Apalagi, untuk setiap tunggakan yang terjadi, BPJS Kesehatan harus menanggung penalti atau denda sebesar 1% dari tunggakan yang ada pada setiap item yang diberikan.

Apakah tunggakan peserta BPJS Kesehatan terkait dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK)? Belum ada konfirmasi lebih jauh dari pihak terkait. Namun, yang menarik, pada sekitar Juni atau Juli lalu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Ahmad Suroto, menyebutkan bahwa di daerahnya telah terjadi PHK dengan jumlah mencapai 11.000 orang. Itu baru angka sampai kuartal II/2018. Pada 2017, ada sekitar 29.000 buruh yang di-PHK.

Suroto menduga, PHK massal itu terjadi akibat perusahaan terlalu berat untuk membayar upah buruh Karawang yang memang termahal di Indonesia. “Selain mengurangi jumlah karyawan, banyak perusahaan padat karya di Karawang yang memilih pindah ke daerah lain yang UMK (upah minimum kota/kabupaten) jauh lebih rendah,” ujarnya.

Daerah tujuan pindah yang banyak diincar perusahaan padat karya adalah Majalengka, Subang, Cirebon, Garut di Jawa Barat, serta Kendal dan Karanganyar, Jawa Tengah. Ia menambahkan, kondisi ini sangat memprihatinkan. Pihaknya memprediksi masih banyak perusahaan di Karawang yang bakal menutup pabriknya. Sebagaimana diketahui, UMK Karawang adalah yang tertinggi di Indonesia dengan kisaran Rp 3,9 juta per bulan.

Suroto juga menambahkan, perusahaan yang paling berat merasakan dampak tingginya UMK Karawang adalah yang bergerak di sektor sandang, kulit, dan tekstil (TSK). Meski demikian, UMK tinggi juga dirasakan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.

Pernyataan Suroto itu selaras dengan pengumuman daerah dengan PHK tertinggi yang dirilis BPS. Dari sisi provinsi, Jawa Barat menempati posisi kedua setelah Banten menjadi daerah dengan angka pengangguran tertinggi.

Tingkat pengangguran di Banten mencapai 8,52%, sedangkan Jawa Barat 8,17%. Menariknya, DKI Jakarta menempati posisi ke 9 tingkat pengangguran tertinggi dengan persentase sebesar 6,24. Apakah ini mengonfirmasi telah terjadi “bedol desa” besar-besaran, terutama bagi industri padat karya untuk mencari daerah berongkos buruh lebih murah?

Jika benar, bukankah logis jika para pemilik pabrik itu lebih memilih untuk meninggalkan buruh lama berbiaya mahal dan mencari yang lebih segar dan murah? Bagaimana jika situasi tersebut tak hanya terjadi di Karawang, melainkan juga menimpa sentra manufaktur lain seperti Bogor, Bandung, ataupun Bekasi?

Sayangnya belum ada penjelasan menyeluruh dan mencerahkan dari pemerintah terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.

Citizen Daily

Gustav Perdana 111 Articles
Analis bisnis di beberapa perusahaan media dan non-media yang berpengalaman menulis politik, bisnis, dll. Alumnus Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 − fourteen =