Ketika Pemerintah Tak Berani Menaikkan Tarif Listrik

Sumber: Jawapos

 

Menjelang pemilihan presiden (pilpres) tahun ini, keputusan populis dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi untuk periode Januari-Maret 2019. Penetapan ini tertuang dalam surat ke PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2018.

Mengutip laman Kementerian ESDM, Kamis (3/1/2018), besaran tarif tenaga listrik periode Januari-Maret 2019 ditetapkan sama dengan besaran tarif tenaga listrik sebelumnya, yaitu periode Oktober-Desember 2018. Besaran ini juga sama dengan tarif yang berlaku sejak 2017.

Yang menarik adalah, keputusan ini bertentangan dengan peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017, disebutkan bila terjadi perubahan terhadap asumsi makro ekonomi meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), dan inflasi yang dihitung secara triwulanan, akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik (tariff adjustment).

Dalam keterangan di situs ESDM itu tertulis bahwa pada September hingga November 2018, parameter ekonomi makro rata-rata per tiga bulan menunjukkan perubahan. Nilai tukar rupiah menjadi Rp 14.914,82 per dolar AS, nilai Indonesian Crude Price (ICP) menjadi US$ 71,81 per barel, dan tingkat inflasi rata-rata 0,12%.

Berdasarkan perubahan parameter itu, seharusnya terjadi penyesuaian tarif tenaga listrik alias naik jika dibandingkan yang berlaku sebelumnya. Namun, pemerintah mempertahankan agar tarif listrik nonsubsidi tidak naik.

Lebih lanjut, tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan atau besaran tarifnya tetap. Sebanyak 25 golongan pelanggan ini tetap mendapat subsidi listrik, termasuk pelanggan listrik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.

Dalam berbagai kesempatan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyebutkan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Di satu sisi keputusan pemerintah ini terkesan heroik. Di sisi lain, jelas ada pihak yang dikorbankan, siapa lagi bila bukan satu-satunya perusahaan pemegang monopoli bisnis listrik Tanah Air, PLN.

Justru sepanjang 2018 kinerja PLN tidak menggembirakan. Perusahaan setrum negara itu mencatat rugi bersih sebesar Rp 18,48 triliun. Kinerja ini lebih buruk ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya, saat perusahaan mencatat laba bersih Rp 3,05 triliun. Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), kerugian PLN disebabkan pertumbuhan beban yang lebih tinggi ketimbang pendapatan perusahaan, dan juga adanya selisih kurs.

Pada kuartal III/2018, jumlah pendapatan usaha mencapai Rp 200,92 triliun atau naik 6,94% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya Rp 187,88 triliun. Adapun jumlah beban usaha mencapai Rp 224,01 triliun atau naik 12% menjadi Rp 200,3 triliun. Beban terbesar masih berasal dari beban bahan bakar dan pelumas yang naik dari Rp 85,28 triliun menjadi Rp 101,88 triliun. PLN juga menderita pembengkakan kerugian karena selisih kurs. Jika pada kuartal III/2017 rugi dari selisih kurs mencapai Rp 2,23 triliun, tahun berikutnya menjadi Rp 17,33 triliun.

Kerugian tidak hanya dialami di kuartal III/2018 karena PLN juga mencatat kerugian pada semester I. Penyebabnya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (kurs) dan beban pajak.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak awal Januari hingga Juni 2018, PLN menderita rugi sebesar Rp 5,3 triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, bisa mencatatkan laba hingga Rp 2,03 triliun.

Rugi kurs PLN selama enam bulan pertama 2018 mencapai Rp 11,5 triliun. Seperti diketahui, saat ini kurs terhadap dolar AS mencapai Rp 14.600. Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dolar AS hanya dipatok Rp 13.400.

Melemahnya nilai tukar ini juga ikut menambah biaya operasional PLN. Meski sudah melakukan hedging (lindung nilai) untuk pembelian bahan bakar berupa gas dan batu bara, upaya itu tak bisa berefek lama. Beban pajak PLN selama semester I/2018 juga membengkak menjadi Rp 7,2 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 3,06 triliun. Padahal, sebelum ada pajak, PLN bisa mencatat laba Rp 1,8 triliun. Total pendapatan PLN mencapai Rp 131 triliun. Capaian itu meningkat dari semester I/2017 sebesar Rp 122,4 triliun.

Seharusnya Dinaikkan

Berdasarkan fakta tersebut di atas, tak pelak banyak pihak menyarankan agar pemerintah menyesuaikan tarif listrik pelanggan PLN. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengungkapkan bahwa jika mempertimbangkan faktor penyusun penyesuaian tarif, seperti inflasi, kurs rupiah, dan harga minyak, pemerintah seharusnya sudah melakukan penyesuaian harga sejak 2017. Bahkan, jika mempertimbangkan margin wajar yang berkisar 8%, seharusnya tarif lebih mahal 10-15% persen dari tarif yang berlaku saat ini.

“Tarif seharusnya merefleksikan biaya. Untuk kasus PLN, biaya seharusnya ditambah margin atau tingkat investasi yang wajar sehingga PLN bisa ekspansi,” ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1/2019).

Menurut Fabby, tarif listrik di Indonesia sebenarnya tak jauh dari biaya operasionalnya. Namun, prinsip penyusunan tarif PLN belum memperhitungkan rencana tambahan long term marginal cost atau investasi jangka panjang perseroan, seperti yang dilakukan perusahaan listrik lain di beberapa negara. Tak heran bila Bank Dunia dalam laporannya pada Juni 2018 menuliskan bahwa tarif listrik di era Jokowi terlalu murah.

Saat ini yang terjadi adalah, penentuan tarif baru memperhitungkan biaya yang telah terjadi sesuai kontrak yang dilakukan. Padahal, PLN memiliki kebutuhan untuk melakukan ekspansi ke depan.

Sebenarnya, lanjut Fabby, jika membandingkan dengan negara lain, tarif listrik di Indonesia yang rata-rata berkisar antara US$ 0.10-0.11 (alias 10-11 sen dolar AS) per kilowatthour (kWH) tidak bisa dibilang terlalu rendah. Beberapa negara ada yang bisa menerapkan tarif listrik di kisaran US$ 0.8.

Fabby memahami latar belakang pemerintah menahan tarif listrik yang utamanya untuk menjaga daya beli. Tak ayal, legislatif pun  mendukung keputusan yang tak lepas dari pertimbangan politis, tidak hanya pertimbangan ekonomis. Fabby juga menyarankan agar keberadaan subsidi listrik tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politis, termasuk bantuan pemerintah lainnya berupa penanaman modal negara (PMN).

Kondisi ini sebenarnya tidak sehat bagi keuangan PLN. Dengan subsidi listrik mencapai Rp 50 triliun, artinya PLN menggantungkan seperempat pendapatannya yang ada di kisaran Rp 200 triliun per tahun.

Karena itu, penyesuaian tarif tetap perlu dilakukan setidaknya pada pertengahan 2019. Jika tidak, pada 2020 atau 2021 kondisi keuangan PLN akan kolaps dan berimbas negatif pada pengembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhi, menyatakan bahwa sebagai perusahaan negara, tarif PLN memang tak bisa lepas dari pengaruh pemerintah, terlebih sektor ketenagalistrikan bersifat monopoli. Namun, penentuan tarif PLN sebenarnya sudah cukup baik dengan mempertimbangkan tarif murah bagi golongan yang tidak mampu. Tarif golongan tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah setiap tahun, sedangkan tarif listrik untuk golongan lain relatif mencerminkan biaya operasional PLN.

Memang harus diakui, pemerintah telah banyak membantu PLN, bahkan terlalu banyak. Tak hanya subsidi dan PMN, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga menetapkan jatah kuota untuk domestic market obligation (DMO) alias pasar domestik batu bara, yakni di kisaran 20-25%.

Jumlah tidak berubah sejak peraturan itu diluncurkan pada 2018. Untuk produksi 2019 diproyeksi tidak jauh beda dengan tahun lalu, terutama produksi dari daerah. Sementara untuk produksi dari perusahaan tambang besar atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) maupun yang diterbitkan pemerintah tercatat 380 juta ton.

Sebagaimana diketahui, realisasi produksi batu bara nasional 2018 mencapai 520 juta ton. Bila 25% dari produksi itu disuplai ke PLN, volumenya mencapai 130 juta ton. Di bawah peraturan DMO batu bara, perusahaan harus menjual ke PLN paling mahal seharga US$ 70 per ton, sedangkan harga HBA terbaru mencapai US$ 92 per ton. Jadi ada selisih sekitar US$ 22 per ton. Bisa dikatakan, melalui batu bara ini PLN mendapat subsidi secara tak langsung sebesar US$ 2,86 miliar.

Lalu, apakah PLN harus segera menaikkan tarif listrik yang saat ini berada pada kisaran US$ 0.10-0.11? Bisa saja. Namun, yang harus diperhatikan adalah, komponen biaya listrik menjadi salah satu perhitungan utama bagi daya kompetitif investasi suatu negara. Di kawasan ASEAN, Indonesia hanya lebih murah dari Singapura dan Filipina.

Bagi PLN, menaikkan tarif listrik sama saja mempertaruhkan daya kompetitif investasi Indonesia, termasuk daya beli masyarakat. Sementara itu, sebagian kalangan menilai, langkah menaikkan tarif listrik malah bisa menjadi daya tarik investasi.

Citizen Daily

Gustav Perdana 140 Articles
Analis bisnis di beberapa perusahaan media dan non-media yang berpengalaman menulis politik, bisnis, dll. Alumnus Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


five × 1 =